Tolak Reforma Agraria Palsu Jokowi-JK, FPR “Thowaf” di Medan Merdeka

INFO GSBI -JAKARTA, 29 Maret 2018 – Ratusan massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Dalam aks...

INFO GSBI -JAKARTA, 29 Maret 2018 – Ratusan massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Dalam aksinya itu, mereka menyambangi beberapa kantor pemerintahan seperti Balaikota DKI Jakarta, Kementerian Pertahanan, Istana Merdeka dan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Salah satu upaya yang ingin disampaikan dalam aksinya itu adalah terkait dengan reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bahkan menurut salah satu perwakilan dari elemen yang berada di bawah aliansi FPR, AGRA menegaskan, bahwa reforma agraria ala Jokowi-JK bukanlah bentuk reforma agraria yang sebenarnya, melainkan hanya sebatas legalisasi tanpa menghancurkan monopoli tanah yang selama ini meresahkan para kaum tani.

“Pemerintahan Jokowi membohongi rakyat soal Reforma Agraria dengan bagi-bagi sertifikat tanah atau program sertifikasi. Reforma Agraria pemerintahan Jokowi bukanlah merombak tatanan kepemilikan monopoli tanah yang dikuasai oleh korporasi besar perkebunan besar, melainkan mengejar target pembagian 9 juta sertifikat tanah sampai tahun 2019 yang dilabeli sebagai cara memudahkan rakyat mendapatkan legalisasi untuk memperbaiki penghidupannya atas tanah seluas 0,3 hektar sampai 0,5 hektar per keluarga,” kata Mohamad Ali yang merupakan Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dalam siaran persnya, Kamis (29/3/2018).
Mohamad Ali, AGRA
Sekjen AGRA Mohamad Ali sedang membentangkan spanduk “Hapuskan Monopoli Tanah!” di depan Kedubes AS. [foto : Redaksikota]
Bagi Ali, reforma agraria adalah redistribusi tanah dimana secara tegas pemerintah melalui kekuasanya melakukan upaya melepaskan monopoli tanah dengan pembatasan kekuasaan tanah bagi korporasi untuk dibagikan kepada masyarakat kecil untuk memperbaiki kelangsungan kesejahteraan mereka. Namun faktanya menurut Ali ternyata reforma agraria ala Jokowi-JK tidak seperti itu.

“Saat ini, ia telah mengeluarkan lebih dari 4,2 juta sertifikat yang dipropagandakan sebagai keberhasilan mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Secara bersamaan, justru pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan perkebunan besar sawit yang menguasai 26 juta hektar untuk melanjutkan Hak Guna Usaha (izin usaha) dan meluaskannya, melanjutkan puluhan juta HPH, bagi perusahaan pertambangan yang menguasai jutaan hektar,” tuturnya.

Kemudian menurut Ali lagi, sejauh ini sertifikasi tanah yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebatas seremonial belaka yang memiliki maksud dan tujuan besar bagi bisnis kapitalis. Dengan sertifikasi tanah tersebut, pemerintah juga sembari mendorong agar masyarakat juga bisa memilih untuk mengagunkan sertifikat tanah mereka ke bank jika ingin meminjam uang.
FPR Long March
Massa sedang long march dari Kedubes AS menuju Balaikota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. [foto : Redaksikota]
“Pemerintah mendorong petani untuk menjaminkannya ke bank untuk mendapatkan modal usaha pertanian. Dengan cara demikian, pemerintah menjalankan program Bank Dunia yakni inklusivitas keuangan di perdesaan yang menjadikan kaum tani semakin terjerat riba yang mencekik, semakin melarat akibat tanahnya disita bank,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ali menegaskan kembali bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak akan bisa melakukan distribusi tanah yang adil ketika ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang didanai lembaga keuangan milik imperialis seperti World Bank, ADB, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).

“Untuk memuluskan ambisinya pemerintah menggunakan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang memaksa rakyat wajib melepaskan tanah dan tempat tinggalnya untuk pembangunan proyek strategis nasional atau untuk ‘kepentingan umum’,” tutup Ali.
FPR aksi di Balaikota
Massa sedang berunjuk rasa di depan gedung Balaikota DKI Jakarta. [foto : Redaksikota]
Kemudian dalam kesempatan yang sama, Koordinator FPR Rudi HB Daman menilai ketimpangan sosial akibat tidak dimilikinya tanah bagi masyarakat kecil khsusunya kaum tani di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wajar jika kondisi ini membuat rakyat kecil berfikir untuk menjadi buruh migran dibandingkan harus berkiprah di negeri sendiri.

“Masalah monopoli dan perampasan tanah tidak hanya menjadi masalah kaum tani, namun menjadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Monopoli tanah yang makin kuat menjadikan upah buruh selalu rendah karena tidak adanya industri nasional, bertambah banyaknya penganguran, rakyat di desa terpaksa terusir dan menjadi buruh migran,” kata Rudi dalam siaran persnya.

Untuk itu dalam kegiatan “Hari Kaum Tani Tanpa Bertanah 2018” yang digelar serentak dengan seluruh jaringan FPR seperti; Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)-Jaksel, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Institute for National and Democracy Studies (INDIES), Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) menegaskan, bahwa mereka menolak keras kebijakan reforma agraria ala Jokowi-JK yang tidak sesuai.

“Menolak dan melawan program Reforma Agraria palsu pemerintah Jokowi yang telah menjadi instrumen baru perampasan dan perluasan monopoli tanah,” tegasnya.
Rudi HB Daman
Koordinator FPR, Rudi HB Daman sedang berorasi di depan massa aksi yang tengah berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. [foto : Redaksikota]
Kemudian mereka juga menolak adanya instrumen hukum yang biasa digunakan untuk melakukan represifitas terhadap rakyat kecil, yakni Rancangan KUHP tahun 2018.

“Menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) tahun 2018 dan cabut berbagai aturan perundangan fasis yang menindas kaum tani dan seluruh rakyat melalui perampasan hak demokratis rakyat, kriminalisasi, pemidanaan, dan stigmatisasi,” ujarnya.
Selanjutnya terkait dengan banyaknya kasus hukum yang menjerat para petani dan buruh kecil Indonesia, FPR pun mendesak pemerintah melalui instrumen hukumnya untuk segera membebaskan mereka dan menghentikan berbagai bentuk teror dan kekerasan dalam bentuk apapun.

“Bebaskan petani yang ditangkap dan hentikan seluruh kriminalisasi, teror, dan kekerasan terhadap petani, buruh, dan seluruh rakyat yang memperjuangkan hak-hak demokratis,” tegas mereka.

Tak hanya itu saja, FPR juga mendesak kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan tidak lagi menaikkan harga kebutuhan utama rakyat seperti halnya dengan tarif dasar listrik (TDL), harga-harga sembako hingga bahan bakar minyak (BBM).

“Turunkan harga-harga kebutuhan pokok dan turunkan pajak bagi rakyat, serta menolak seluruh kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan BBM,” tuntut FPR.

Yang tak kalah penting lagi yang menjadi rentetan tututan FPR adalah persoalan reklamasi. Ia mendesak agar pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah seperti Pemprov DKI Jakarta tidak lagi melanjutkan proyek reklamasi.

“Hentikan penggusuran dan reklamasi bagi rencana mega proyek infrastruktur pemerintah pusat yang dibiayai dari hutang dan investasi asing,” lanjutnya.

Terakhir, Rudi HB Daman bersama dengan seluruh elemennya menolak keras berbagai upaya kejahatan tersistematis yang dilakukan oleh pengusaha ataupun pemerintahan. Ia tak ingin pemerintahan saat ini diberikan label sebagai pemerintahan dan rezim fasis yang lebih rajin menindas rakyatnya sendiri.

“Melawan intervensi, intimidasi, teror serta perang agresi yang di jalankan oleh imperialis Amerika Serikat di berbagai negeri. Serta menentang kekerasan dan tindasan fasis rezim boneka AS di berbagai negeri, serta mendukung penuh perjuangan rakyat tertindas seluruh dunia dalam melawan monopoli dan perampasan tanah,” tutupnya.

Aksi tersebut dilakukan dengan cara long march dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, kemudian dilanjutkan ke Balaikota DKI Jakarta. Setelah menyampaikan berbagai tuntutannya kepada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, massa pun melanjutkan long march ke depan kantor Kementerian Pertahanan dan terakhir digelar di depan Istana Merdeka persisinya di kawasan Taman Pandang.

Aksi tersebut berjalan dengan aman dan tertib dengan pantauan dan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Dan usai menggelar aksi, massa pun membubarkan diri dengan tertib.#(2018)

Sumber Berita: https://redaksikota.com/nasional

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.

emo-but-icon

Terbaru

Populer

Arsip Blog

item