Tolak Perppu Ormas, 16 Agustus 2017 Kaum Buruh Siap Bergerak

INFO GSBI-Jakarta. Kaum buruh akan bergerak bersama lagi. Pada saat pidato kenegaraan Jokowi di depan DPR (16/82017), Kaum Buruh Indones...


INFO GSBI-Jakarta. Kaum buruh akan bergerak bersama lagi. Pada saat pidato kenegaraan Jokowi di depan DPR (16/82017), Kaum Buruh Indonesia akan melantangkan perlawanan terhadap Perppu Ormas dan konsep serta kebijakan neo liberalisme rezim Jokowi-JK, Rezim boneka imperialis AS, yang bukan saja anti demokrasi, namun juga semakin keji merampok kesejehteraan rakyat Indonesia.

Hal ini di sampaikan oleh para pimpinan SP/SB  KPBI, KSPI, GSBI, FSPASI, FSUI, SP BANK PERMATA di kantor KSPI Jakarta, Kamis (10/8/2017) dalam rapat kordinasi menyikapi Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017.

Para pimpinan SP/SB menilai bahwa seolah-olah Perppu ini diarahkan ke ormas tertentu yaitu HTI dan kalangan Islam fundamentalis, padahal  tidak hanya untuk itu, tapi dampak dari keberadaan Perppu ini juga akan mengancam dan menyasar semua Ormas. Termasuk serikat buruh.

Satu hal yang membuat miris, Perppu ini memperkenalkan adanya sanksi pidana yang hukumannya seumur hidup.  Perppu ini juga melarang orang berpikir diluar frame yang ditentukan pemerintah, warga negara harus berfikir hanya Pancasila, UUD 45 dan NKRI diluar itu haram. Hal lain, Perppu Ormas juga menempatkan pejabat negara lebih superior daripada warga negara, karena ada pasal terkait penghinaan terhadap pejabat negara, seperti yang tertuang dalam pasal 59 dan penjelasannya. Hal ini menegaskan arogansi negara karena mengabaikan serta meniadakan proses hukum dalam pembekuan dan pembubaran Ormas karena dalam Perppu ini mengatur pembubaran ormas yang tidak lagi harus menunggu putusan dari pengadilan.

Para pimpinan SP/SB yang hadir sepakat, Perppu Ormas ini akan menghambat gerakan rakyat. Karena sejak Jokowi berkuasa, sudah terbit 16 paket kebijakan ekonomi yang sepenuhnya di abdikan untuk melayani kepentingan kapitalis monopoli asing, tuan tanah besar dan borjuasi komprador. Paket kebijakan ekonomi Jokowi anti buruh, Contohnya adalah PP 78/2015 tentang Pengupahan turunan dari Paket Kebijakan Ekonomi jilid 4. Oleh karena itu, keberadaan Perppu Ormas akan semakin menyulitkan gerakan rakyat untuk berjuang (termasuk SP/SB) agar kebijakan yang salah tersebut bisa dihapus, karena kita tidak bisa mencap tindakan negara melalui aparatusnya dengan sebutan yang dapat dianggap menimbulkan kebencian.

Oleh karena itu, gerakan buruh perlu bersikap, karena Perppu Ormas ini merupakan pembungkaman terhadap hak demokrasi, kebebasan berserikat/berorgansiasi termasuk hak menyampaikan pendapat secara bebas, Perppu Ormas bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan politik bagi kepentingan investasi dan melanggengkan kekuasaan.

KPBI, KSPI, GSBI, FSPASI, FSUI, SP BANK PERMATA  mengajak dan mengundang semua kawan-kawan buruh dan rakyat luas, untuk terlibat bersama dalam aksi tangal 16 Agustus 2017 nanti. (rd_Red-2017)#

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.

emo-but-icon

Terbaru

Populer

item