Layanan BPJS Kesehatan Buruk dan Lakukan Kecurangan, Gebrak Bumi Datangi RSUD dan DPRA Kota Sukabumi

INFO GSBI-Sukabumi . Sekitar 400-an buruh an masyarakat dari berbagai serikat pekerja berunjukrasa di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jalan Ir...


INFO GSBI-Sukabumi. Sekitar 400-an buruh an masyarakat dari berbagai serikat pekerja berunjukrasa di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jalan Ir Juanda, Senin (28/8/2017). Aksi ini terkait adanya dugaan penyalahgunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD Syamsudin SH, Kota Sukabumi.

Massa buruh berasal dari Aliansi Gebrak Bumi, GSBI, SPN, F Hukatan KSBSI, PC SPDAG, LSM Gasak, Organisasi Mahasiswa dan GMNI Sukabumi. Koordinator aksi Dadeng Nazarudin menyebut kemarahan buruh dipicu adanya pembayaran biaya instalasi rawat inap terhadap seorang buruh bernama Empur Purnamasari. Padahal menurutnya Empur melakukan perawatan menggunakan BPJS.

"Seharusnya dengan ditanggung BPJS saja sudah cukup, tidak harus lagi dia membayar. Kami menduga ada pembukuan palsu (Double Book) dengan meminta uang lagi ke pasien sebesar Rp 5.147.671," kata Dadeng.

Terkait persoalan itu pihak buruh sendiri telah melaporkannya ke Polres Sukabumi Kota, dengan nomor laporan LP/B/272/VIII/2017JBR/RES SMI Kota pada 3 Agustus lalu.

"Proses kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, namun persoalan ini tidak hanya berhenti di situ. Kami menuntut Direktur RSUD R Syamsudin SH untuk dicopot dari jabatannya karena kami menduga persoalannya tidak hanya ini tapi masih banyak pasien yang lain pengguna BPJS mendapat perlakuan serupa," lanjut Dadeng.

Di DPR Kota Sukabumi, dengan pengawalan ketat aparat polisi berjaga di sekitar. Ratusan massa yang datang membawa berbagai spanduk dan poster berisi protes ditemui dan di terima Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi.

Dimana dalam pertemuan tersebut pihak DPR D berjanji menerima aspirasi dan akan segera menindaklanjutinya salah satunya dengan mengirim surat kepada Walikota Sukabumi. Dan salinan suratnya pun langsung diserahkan kepada Kordinator Gebrak Bumi, Dadeng Nazarudi yang juga merupakan Ketua DPC GSBI Kabupaten Sukabumi.

Tuntutan kami kepada DPR D adalah meminta DPRD Kota Sukabumi, menindak tegas managemen RSUD Syamsudin SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan praktik penyagunaan wewenang dan jabatan sehingga merugikan peserta BPJS Kesehatan.

Meminta DPRD untuk membentuk sistem pengawasan yang baik terhadap pelayanan serta sistem administrasi keuangan Rumah Sakit dan melakukan audit, investigasi atas semua klaim biaya pengobatan dan biaya instalasi rawat inap pasien peserta BPJS Kesehatan (JKN) yang telah dibayarkan kepada pihak RSUD R Syamsudin, SH Kota Sukabumi, Sekurang-kurangnya untuk periode 2 (dua) tahun terakhir ini.

Selain itu kami juga  minta DPR D untuk membuka posko pengaduan (Crisis Center), karena sangat dimungkinkan dugaan praktek curang, pembukuan palsu (Double Book) sudah dilakukan sejak lama secara masif, sistemik dan tersetruktur serta meminta pihak DPRD Kota Sukabumi untuk mendukung secara penuh upaya hukum korban/pasien peserta BPJS Kesehatan (JKN-umum) atas nama pasien Sdri. Empur Purnamasasri yang telah memproses secara hukum perkara dengan RS. R syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melaporkan kepada pihak Polresta Sukabumi nomor : LP/B/272/VIII/2017JBR/RES SMI KOTA, pada tanggal 03 Agustus 2017. Tegas Dadeng.  (Red2017).#.

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.

emo-but-icon

Terbaru

Populer

item