FPR Gelar Aksi Tolak UU Pilkada di MK dan Istana Presiden RI

Jakarta, 9/10/14.   Hari ini Kamis 9 Oktober 2014 Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi damai di MK dan Istana Negara terkait peno...


Jakarta, 9/10/14.  Hari ini Kamis 9 Oktober 2014 Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi damai di MK dan Istana Negara terkait penolakan terhadap UU Pilkada.

Harry Sandy , selaku Sekretaris Jenderal Front Perjuangan Rakyat (FPR)  menyampaikan bahwa pemilihan langsung adalah “one man-one vote” atau setiap orang memiliki hak pilih secara langsung yang selama ini sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia bukanlah hasil pemberian Imperialis dan kaki tangannya, akan tetapi merupakan capaian perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan secara langsung memberi hak demokrasi kepada rakyat untuk menilai dan kemudian menentukan pilihan siapa kepala pemerintahnya. Dengan sistem pemilihan secara langsung, rakyat diberi ruang partisipasi yang besar untuk menentukan pemimpinnya yang akan dipilih dari orang-orang terbaik bangsa ini.

Pilkada langsung adalah merupakan sebuah capaian perjuangan rakyat melalui gerakan reformasi 1998, yakni gerakan rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan merebut kedaulatannya. Sebab dengan demikian, rakyat memiliki sedikit ruang kebebasan yang dapat dikembangkan terus-menerus sebagai jaminan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.

Masih menurut Harry Sandy, Negara melalui pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab dalam memberikan hak politik rakyatnya dalam berpartisipasi memilih kepala daerahnya. Akan tetapi dengan disyahkannya UU Pilkada yang menetapkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, maka pemerintah telah merampas hak politik rakyat, dan telah melukai perasaan rakyat Indonesia.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengetahui bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Pilkada secara langsung, dan tidak ingin hak konstitusionalnya dalam memilih kepala daerahnya secara langsung dirampas oleh Negara. Maka atas dasar itulah Front Perjuangan Rakyat (FPR) mendukung penuh keinginan dan aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada secara langsung serta berjuang bersama-sama rakyat untuk menghentikan perampasan hak politik rakyat dengan melawan dan menolak pilkada tidak langsung. Tegas Sandy.

Sedangkan Ernawati Kepala Departemen Organisasi DPP GSBI di sela-sela aksi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai rezim yang berkuasa saat ini adalah orang yang paling bertanggungjawab atas diberlakukannya UU Pilkada dan perampasan hak demokratis politik rakyat. Kebijakan tersebut secara lansung telah menambah catatan buruk dan kegagalan pemerintahannya dalam menegakkan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lebih jauh lagi, hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hingga menjelang akhir kekuasaannya, SBY tetap berusaha memastikan agar kekuasaan Negara tetap berada ditangan kelompok dan golongannya yang terbukti gagal mensejahterakan rakyat.

Lebih lanjut Ernawati menjelaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan pemerintah SBY bersama partai-partai pendukungnya, yang mencoba mempolitisir kebijakan tersebut, tak ubahnya sandiwara pencitraan untuk mengelabui rakyat semata. Akan tetapi kecaman dan protes keras sebagai respon politik rakyat yang semakin meluas baik didalam maupun diluar negeri,  merupakan bukti nyata bahwa rakyat sama sekali tidak sudi hak politik dan kebebasannya dirampas. Permohonan maaf dan penerbitan Perpu No. 1 dan 23 tahun 2014 oleh SBY, tidak lain hanya tipu muslihat untuk menghindar dari kecaman dan meredam amarah rakyat, kemudian segera berlindung dibalik Parlemen (DPR-MPR) sebagai tamengnya yang dikuasai oleh Partai dan Koalisinya.

Aksi FPR ini di tutup di depan Istana Negara  pada pukul 12.00 wib dengan membacakan pernyataan sikap bersama yang di bacakan oleh Sekjend FPR, dalam penutupnya FPR menyerukan kepada seluruh organisasi yang tergabung dalam FPR dan FPR di berbagai kota untuk terus melakukan konsolidasi, edukasi dan propaganda massa serta memperluas aliansi di kalangan rakyat dan berbagai macam organsiasi untuk sama-sama kembali turun kejalan pada tanggal 20 Oktober 2014 bertepatan dengan hari dan tangggal pelantikan Presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kala.  (SI-rd2014)#.

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.

emo-but-icon

Terbaru

Populer

item