GSBI dukung sikap KPU yang menolak untuk melakukan penundaan rekapitulasi suara nasional dan pengumuman hasil Pilpres 2014.

Sebagaimana di beritakan oleh berbagai media, Anggota tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta ...

Sebagaimana di beritakan oleh berbagai media, Anggota tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, di Polonia Media Center, Cipinang Cempedak, Jakarta, Sabtu (19/7/2014) yang di sampaikan kepada para Wartawan, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat nasional dengan alasan bahwa proses rekapitulasi di daerah-daerah masih bermasalah. Tim Prabowo Hatta juga meminta agar KPU mengambil langkah bijak untuk menunda, kecuali seluruh masalah rekapitulasi di daerah sudah selesai. Permintaan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk menunda rekapitulasi suara pemilihan presiden secara nasional telah mendapatkan respin dari berbagai kalangan termasuk dari pihak KPU sendiri. Bahwa ajuan penundaan itu dinilai banyak kalangan bagian dari strategi hitam untuk menghalau potensi kemenangan lawan yang sejauh ini sudah unggul. Permintaan tersebut juga dianggap tidak mengedepankan kepentingan bangsa. Rudi HB Daman, Ketua Umum GSBI ketika di mintai keterangan soal ini mengatakan , bahwa usulan tersebut tidak mendasar dan jelas sangat merugikan rakyat, ini bagian dari skema untuk membuat ketidak pastian politik yang syarat dengan kepentingan terselubung untuk memenangkan dirinya sendiri sebagai presiden dan ini merupakan sikap melawan kehendak rakyat. Rudi juga mengatakan, bahwa GSBI mendukung penuh sikap tegas KPU yang menolak untuk melakukan penundaan rekapitulasi suara nasional dan pengumuman hasil Pilpres 2014, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU pada Sabtu 19/7/2014, yang merespon desakan kubu Prabowo-Hatta agar melakukan penundaan rekapitulasi dan pengumuman dengan waktu satu bulan dari pemungutan suara 9 Juli 2014. “ KPU sudah bersikap tepat dengan mengambil sikap untuk tidak mengulur-ngulur waktu, KPU harus transparan, profesional dan independen tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Jika pemilu Pilpres ini tidak cepat selesai kami menghawatirkan situasi nasional akan semakin tidak kondusif dan hanya akan merugikan bagi rakyat”. Tegasnya Rudi juga mendesak Pemerintahan SBY untuk betul-betul memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, situasi pemilu kali ini sudah sangat merugikan bagi rakyat, banyak masalah kaum buruh yang sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Berbagai masalah perampasan upah, union busting, sistem kerja kontrak dan outsourcing, PHK , pelanggaran hak-hak buruh, soal-soal BMI yang dialami oleh kaum buruh sama sekali diabaikan oleh pemerintah, karenanya kami berharap proses pemilihan presiden saat ini agar segera selesai dan pemerintah segera dapat melayani rakyat. (rd)

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.

emo-but-icon

Terbaru

Populer

item