FPR: MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM

Pernyataan Sikap : FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) Tolak Kenaikan Harga BBM Naikkan Upah dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati ! Salam de...

Pernyataan Sikap:
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Tolak Kenaikan Harga BBM
Naikkan Upah dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati !


Salam demokrasi!!

Rezim anti rakyat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 1.500 per liter yang akan mulai dilaksanakan pada 1 April 2012.  Ia telah menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali sejak berkuasa yakni pada tahun 2005, sebanyak dua kali, dan satu kali pada tahun 2008. Rencana keempat kalinya ini pun, ia memakai alasan yang tetap sama yakni kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai USD 123 per barel telah menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi yang besar terhadap BBM. Menurut pemerintah, penyebab kenaikan harga BBM terkait dengan kondisi perekonomian dunia yang menurun dan krisis di Timur Tengah oleh krisis politik Selat Hormuz di Iran.

Sesungguhnya, akar masalah utama kenaikan harga BBM di Indonesia bukan terletak soal kondisi perekenomian dunia semata, suplai yang terganggu akibat krisis politik di Selat Hormuz, atau pun masalah yang disebabkan alam. Masalah utama adalah rezim SBY tunduk sepenuhnya terhadap kapitalis monopoli internasional (imperialis) yang melakukan kontrol atau penguasaan atas produksi, harga, dan distribusi minyak dunia. Perusahaan-perusahaan besar monopoli milik imperialis seperti Exxon Mobile, Chevron, British Petroleum (BP), Shell, TOTAL menguasai produksi dan pasar dunia minyak yang dikontrol melalui New York Mercantile Exchange (Nymex) di New York, ICE Features di London, dan Dubai. Kelima perusahaan terbesar telah meraup laba sebesar 80 milyar dollar AS pada tahun 2010 dengan memainkan harga minyak dunia hingga mencapai ratusan dollar AS per barel, sedangkan total biaya produksi per barel hanya sebesar 28,08 dollar AS. Akan tetapi, hal yang terpenting adalah dominasi tunggal monopoli Amerika Serikat atas produksi untuk pemenuhan cadangan strategis minyak dalam negeri bagi kebutuhan industri, dan kontrol atas harga untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya dalam mengatasi krisis imperialis yang berkepanjangan serta tak berujung.

Ketertundukan sepenuhnya rezim boneka AS yakni SBY menjadikan rakyat harus menanggung beban krisis berlipat ganda. Ia memudahkan dominasi imperialis, khususnya AS, mengeruk minyak, gas, dan kekayaan alam Indonesia dengan: Pertama, Kontrak Karya Negara yang tidak memiliki mekanisme kontrol atas pengelolaan perusahaan tambang. Kedua, Penetapan royalti yang kecil. Ketiga, sistem bagi hasil (production sharing contract) dari produksi minyak mentah yang keuntungannya juga kecil. Rezim SBY pun tak malu menunjukkan kadar kebonekaannya yang tinggi dengan mengurang subsidi BBM yang mencapai 165,2 triliun pada tahun 2011 demi terciptanya  APBN yang “sehat dan kuat”. Saat ini, pemerintah mengajukan APBN-P tahun 2012 untuk subsidi BBM sebesar Rp 137,379 triliun. Lagi-lagi, rezim berkelit atas kebijakannya sebagai tindakan untuk melindungi rakyat dari pengguna BBM bersubsidi oleh golongan mampu.
Kenyataan sebenarnya ialah, rezim boneka ini tunduk terhadap intervensi dan skema penyelesaian krisis imperialis yang dibuat Bank Dunia dan IMF  melalui kebijakan fiskal yang dibuat. Resep ampuh tersebut ialah mencabut subsidi dan dialihkan bagi pembiayaan proyek-proyek besar yang menguntungkan kapitalis monopoli internasional serta kaki tangannya yakni borjuasi komprador, tuan tanah besar, dan kapitalis birokrat.    

Rakyat mendapatkan beban beban yang semakin berlipat ganda yakni kenaikan harga sembako dan barang-barang lainnya, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), terpotongnya nilai upah, PHK besar-besaran, kebangkrutan usaha kecil dan menengah, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, terampasnya tanah milik petani, tingginya biaya berobat dan kesehatan, dan lain-lain. Keadaan rakyat tidak akan teratasi dengan skema pragmatis pemerintah yakni empat kompensasi yang bantuan langsung tunai, beasiswa bagi masyarakat miskin, penambahan jumlah beras miskin, dan kompensasi bagi sektor transportasi. Intinya, penghidupan rakyat akan semakin merosot oleh kebijakan yang anti rakyat dan semakin tertindas oleh penindasan fasisme SBY yang semakin meningkat.

Oleh karena itu, kami rakyat Indonesia menyatakan:

1.        Tolak kenaikan harga BBM dan TDL
2.        Turunkan harga kebutuhan bahan pokok rakyat
3.        Naikkan subsidi bagi rakyat
4.        Tolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas penguasaan minyak dan gas, tambang dan mineral, serta kekayaan alam lainnya milik rakyat Indonesia
5.        Naikkan upah dan jalankan reforma agraria sejati.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dan menyerukan kepada seluruh organisasi rakyat dan seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak bersama menolak kenaikan harga BMM dan TDL. 

Jakarta, 15 Maret 2012

Front Perjuangan Rakyat (FPR)



Koordinator
RUDI HB DAMAN
Contac: +6281808974078

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.

emo-but-icon

Terbaru

Populer

item