Pernyataan Sikap FPR Dalam Rangka Pelantikan SBY-Budiono Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2009-2014.

SBY-Budiono Rejim Boneka Imperialisme Anti Rakyat Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja Salam Demokrasi ! Pada tanggal 20 Oktober ...


SBY-Budiono Rejim Boneka Imperialisme Anti Rakyat
Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja



Salam Demokrasi !
Pada tanggal 20 Oktober 2009 Indonesia secara resmi akan di pimpin oleh pemerintahan baru yang dikomandoi oleh pasangan SBY-Budiono, mereka akan memimpin Indonesia pada periode 5 tahun mendatang yaitu dari tahun 2009-2014. Pasangan SBY-Budiono menjadi pasangan presiden-wakil presiden setelah mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto pada pemilu langsung bulan Juni 2009, kemenangan ini didapatkan setelah protes dan gugatan dari pasangan yang kalah mengenai kecurangan dalam pemilu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa pemilu 2009 tidaklah terselenggara secara baik karena berbagai kasus dan semrawutnya penyelenggaraan pemilu terutama mengenai DPT (daftar pemilih tetap).

Naiknya kembali SBY menjadi presiden RI menandakan bahwa Indonesia akan kembali dipimpin oleh rejim yang sangat loyal terhadap imperialism terutama terhadap Amerika. sejak pertama kali berkuasa SBY sudah menjelmakan dirinya sebagai agen kapitalisme monopoli di Indonesia yang begitu setia mengabdi. Lima tahun kedepan kita akan melihat rakyat yang kembali menjadi tumbal atas kepentingan klas-klas penguasa yang dipimpin dan dijalankan oleh boneka baru imperialism, SBY-Budiono.
Sementara itu ilusi politik bahwa SBY-Budiono akan mampu memecahkan berbagai problem rakyat Indonesia terus di gembor-gemborkan, bahkan dengan bangga SBY didepan forum G20 di Pitsburg, Penysilvania mengatakan Indonesia sekarang berada di No 16 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Jika hanya diukur lewat PDB maka hal tersebut tentu hanyalah bagian dari obralan murahan yang sarat kebohongan karena PDB hanyalah penjumlahan dari seluruh produksi barang dan jasa di Indonesia tanpa memperdulikan siapa yang memproduksi dan bagaimana pembagiannya. Sehingga sangat mungkin PDB Indonesia dapat ditutupi oleh segelintir produsen Indonesia yang sebagian besar dari mereka adalah perusahaan korporasi raksasa internasional.

Kenyataannya kekuatan Indonesia sangat tergantung pada capital dari luar negeri, hal ini tercermin pada jumlah hutang yang begitu besar. Jika pada tahun 2004 setiap kepala di Indonesia harus menanggung hutang pemerintah sebesar Rp 5.873.500 saat itu diperkirakan jumlah penduduk Indonesia 217 juta jiwa, kemudian per Pebruari 2009 dengan jumlah penduduk 227 juta jiwa jumlah hutang yang harus ditanggung mencapai Rp 7.728.525 perkepala. Jumlah hutang Indonesia saat ini paling tidak sebesar Rp 1.500 Triliun dengan hutang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 100 Triliun.

Sehingga dengan dilantiknya SBY-Budiono bukanlah sebuah kemenangan bagi rakyat Indonesia, dalam program-program yang dikampanyekan oleh pasangan ini tidak ada satupun menyebutkan bagaimana cara mengeluarkan rakyat Indonesia untuk lepas dari kemiskinannya. Saat ini lebih dari 32,53 juta penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 182.636/Bulan. Bahkan jika mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank sebesar US$ 2 perhari maka 50% rakyat Indonesia berada dalam kategori miskin.

Untuk klas buruh naiknya SBY-Budiono menandai masa dimana kesejahteraan bagi buruh adalah sebuah mimpi dan jargon belaka. Upah buruh dan kesejahteraan bagi buruh tidak lebih sebuah lelucon bagi SBY-Budiono, tidak ada komitment tegas dari rejim untuk menaikan upah buruh yang sesuai dengan standar kehidupan layak. Bahkan rejim lebih suka membuka lapangan pekerjaan dengan membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi termasuk dengan pembangunan infrastruktur pendukung serta membangun kawasan-kawasan khusus industri baru di Bintan, Batam, Karimun, Suramadu, Sabang dan di daerah lain dibandingkan untuk membangun industri dalam negeri. Dari hal tersebut terlihat bagaimana upaya SBY-Budiono hanyalah untuk menyediakan buruh-buruh industri yang akan diserahkan hidup matinya kepada kaum kapitalisme monopoli yang melakukan penjarahan sumberdaya di Indonesia dengan mengatas namakan investasi.

Politik upah murah akan tetap menjadi primadona bagi SBY-Budiono untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Politik upah murah ini dijalankan dengan tidak terpisahkannya praktek monopoli atas tanah, karena monopoli atas tanah akan melahirkan pengangguran dan kemiskinan yang berlimpah dan ini menjadi pendukung bagi pemilik modal mencegah kenaikan harga tenaga kerja. Karenanya upah murah kapitalis dan tuan tanah hidup berdampingan di desa dan dikota di bawah kendali kekuatan imperialis.

Sementara itu dalam pemerintahan SBY juga terus memperkuat dominasinya, hampir semua partai politik sekarang merapat dan berada dibawah dominasinya. Pasca pemilu yang dilakukan oleh partai politik dan para pejabatnya hanyalah bagi-bagi keuntungan dan kekuasaan diantara mereka, partai oposisi mendapat jatah ketua MPR, sementara yang lain berebut jatah menteri dan jabatan-jabatan lainnya.

Ini menjelaskan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia pada hakekatnya adalah demokrasi yang hanya diperuntukan bagi keuntungan klas penguasa yang terdiri dari kapitalisme birokrat, tuan tanah dan para borjuasi besar komprador. Tidak ada satu pun celah bagi rakyat untuk menikmati iklim kebebasan demokratis yang ada, lembaga-lembaga pengawas semi pemerintah yang dibentukpun tidak lebih dari pajangan semata, kasus di gulung dan di gembosi, KPK menjadi pengalaman yang nyata, belum lagi mulai ditutupnya kran demokratis bagi aspirasi rakyat dengan disahkanya UU perfilman yang salah satu itemnya melarang adanya kritik atau menyinggung pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa rejim SBY-Budiono tidak akan berbeda dengan rejim-rejim sebelumnya, karena masih memiki karakter sebagai rejim boneka yang akan terus merampas hak-hak rakyat, termasuk merampas upah, tanah dan kerja.

Mengharap kebaikan dari SBY-Budiona sudah tidak mungkin bagi rakyat, Kesengsaraan yang semakin menjepit mayoritas rakyat yaitu Kaum Buruh dan Tani Hanya bisa diselesikan dengan kekuatannya sendiri. Perjuangan Massa harus terus dikobarkan dan Gerakan massa Demokratis harus menaikan kualitas dan kuantitasnya. Dengan penderitaan rakyat yang sudah begitu dalam telah melahirkan kenyataan dan kewajiban kaum buruh dan tani sebagai bagian rakyat yang paling tertindas dengan pendirian paling teguh untuk memperkokoh persatuan. Aliansi dasar inilah yang secara kongkrit Paling Konsisten melancarkan perjuangan Rakyat Melawan Rejim Boneka, Wakil Sejati dari Imperialisme dan Feodalisme.

Dengan demikian, kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) Berpandangan, Berpendirian dan Bersikap bahwa Kenaikan SBY-Budiono sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI bukanlah jawaban ataupun solusi atas berbagai persoalan mayoritas rakyat Indonesia. Jalan keluar satu-satunya adalah terus melancarkan perjuangan massa untuk menuntut berbagai kepentingan maupun hak-hak sosial-ekonomi dan politik dari klas buruh, kaum tani dan berbagai golongan rakyat tertindas lainnya. Ditengah krisis yang berkepanjangan ini, rakyat hanya terus terancam terampas Haknya atas upah layak, Tanah sebagai sumber penghidupan kaum tani serta pekerjaan bagi tenaga produktif.

Dengan momentum pelantikan Presiden-Wakil Presiden saat ini kami kembali menuntut Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan Pokok Rakyat, atas dasar Pandangan, Pendirian dan Sikap tersebut Kami Juga Menuntut pada rejim untuk:

1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, Penuhi Upah layak dan Hapuskan system kontrak dan Outsourcing bagi Buruh.
2. Hentikan Perampasan Tanah, Sediakan Sarana Produksi Murah dan Tingkatkan harga Hasil Pertanian serta Jalankan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani.
3. Hapus Biaya Penempatan yang tinggi/ Overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU PPTKILN bagi Buruh Migran Indonesia.
4. Jamin Sekolah Gratis, Kuliah Murah (Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk Kuliah dan Tingkatkan Fasilitas) Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa.
5. Penuhi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Reproduksi bagi perempaun/ Keluarga Miskin.
6. Buka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dan Jamin kebebasan berekspresi dan Berorganisasi Bagi Seluruh Rakyat.


Atas dasar tinjauan keadaan umum penghidupan rakyat yang terus merosot tajam, Kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai aliansi luas organisasi massa dari berbagai sektor dan Golongan serta organisasi sosial lainnya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengobarkan perjuangan massa serta memperkokoh persatuan dikalangan rakyat. Perkuat aliansi dasar Klas buruh dan Kaum Tani sebagai pilar tegak berdirinya persatuan Rakyat untuk membendung berbagai serangan Imperialis dan kakitangannya dalam negeri.

Demikian Pernyataan Sikap kami, atas perhatian dan Segala Dukungannya kami Sampaikan Terima Kasih!!

Jakarta, 20 Oktober 2009
Front Perjuangan Rakyat (FPR)



Rudi HB Daman
Koordinator

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.

emo-but-icon

Terbaru

Populer

item